3. KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN ALAT PERTAMBANGAN (COMMISSIONING)

a. Ketentuan Umum

1. pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi menyusun rencana konstruksi yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui;

2. konstruksi terdiri atas pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi termasuk penyediaan alat pertambangan dan pengujian alat pertambangan (commissioning);

3. pengujian alat pertambangan (commissioning) meliputi pengujian terhadap unit dan/atau alat berat yang akan digunakan dalam operasional penambangan;

4. pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana kerja teknis;

5. pelaksanaan konstruksi terlebih dahulu dilakukan pemasangan tanda batas WIUP atau WIUPK;

6. pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan WIUPK;

b. Perencanaan

1. pemegang IUP atau IUPK eksplorasi dan IUP atau IUPK Operasi Produksi menggunakan instalasi dan peralatan pertambangan yang memenuhi kelaikan teknis;

2. dalam rangka pemenuhan kelaikan teknis dilakukan pengujian alat pertambangan (commissioning) oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten yang ditunjuk Kepala Teknik Tambang;

3. rencana kerja teknis konstruksi untuk pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi disusun dalam tingkatan detail engineering design yang paling kurang memuat:

• a) peta situasi/site plan/lay out/tata lingkungan;

• b) jenis sarana, prasarana, dan instalasi;

• c) gambar rancang bangun;

• d) spesifikasi teknis; dan

• e) jadwal pelaksanaan;

4. rencana kerja teknis konstruksi untuk penyediaan alat pertambangan paling kurang memuat:

• a) jenis dan kapasitas;

• b) spesifikasi teknis; dan

• c) jadwal pengadaan;

5. rencana kerja teknis konstruksi untuk pengujian alat pertambangan paling kurang memuat:

• a) jenis, jumlah, dan kapasitas sarana, prasarana, serta instalasi;

• b) tenaga teknis pertambangan yang berkompeten;

• c) jadwal pelaksanaan; dan

• d) standar pengujian yang akan digunakan;

6. sarana dan prasarana untuk kepentingan pemeliharaan dan atau perawatan peralatan pertambangan memiliki kapasitas yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dengan mempertimbangkan jumlah, jenis dan kondisi peralatan;

c. Pelaksanaan

1. pembangunan sarana, prasarana, dan instalasi yang dilakukan di luar WIUP atau WIUPK untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan wajib memiliki izin wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;

2. pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi

• a) Kepala Teknik Tambang memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi telah memenuhi kelaikan teknis;

• b) inspektur tambang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi berpedoman kepada rencana kerja teknis konstruksi, RKAB Tahunan dan/atau studi kelayakan;

• c) inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dapat menghentikan sementara pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja teknis konstruksi, RKAB Tahunan, dan/atau Studi Kelayakan.

3. Kelaikan teknis

• a) konstruksi dan alat pertambangan dinyatakan laik teknis untuk beroperasi apabila hasil pengujian, pemeriksaan, dan uji coba operasi menunjukkan kemampuan beroperasi sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas terpasang;

• b) dalam hal kemampuan beroperasi konstruksi dan alat pertambangan kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas terpasang maka menyampaikan laporan khusus upaya pemenuhan kelaikan teknis;

• c) inspektur tambang melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian, pemeriksaan hasil pengujian, serta uji coba operasi terhadap konstruksi, dan alat pertambangan dalam rangka memenuhi kriteria kelaikan teknis;

4. Perubahan dan/atau penambahan terhadap konstruksi perubahan dan/atau penambahan terhadap konstruksi yang sudah ada (existing construction) berdasarkan kajian teknis dan tertuang dalam persetujuan RKAB Tahunan.