RKAB

Evaluasi RKAB

Berikut diunggah 19 file paparan tentang evaluasi RKAB. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak/Ibu dalam menyusun RKAB yang baik dan benar. Untuk para evaluator, file ini juga bermanfaat dalam kemudahan melakukan evaluasi dokumen RKAB yang disampaikan pemegang izin. Selamat mengunduh.

Download File

REKAMAN SOSIALISASI E-RKAB

Yth. Bapak/Ibu

Berikut disampaikan link download rekaman zoom sosialisasi ERKAB sesi 1 dan sesi 2.

Terima kasih.

https://us02web.zoom.us/rec/share/f7h2gFOzFasVnmwGFrEDFF5AWFgqYIiPhaUDKIqNOqKa5CcFvf967F2q2moh81oF.BVPqx7UffFVzCpdO

Passcode: i2zG+hV&


NOTE !!!

Sesuai surat edaran E-RKAB hanya untuk komoditas mineral logam dan batubara. Untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan seperti tahun lalu dikirim via email djmb@esdm.go.id, disertai surat pengantar.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan


Surat Edaran E-RKAB Tahun 2021 untuk RKAB Tahun 2022


Beberapa Kententuan RKAB Tahunan

Permen ESDM 7 Tahun 2020

1) Definisi / Pengertian

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. (Pasal 1)

2) Ketentuan Umum

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan . (Pasal 78)

3) Tata Cara Penyampaian

  • Disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya izin untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan. (Pasal 79 ayat 1 huruf a),

  • Disampaikan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya. (Pasal 79 ayat 1 huruf b).

  • Dalam hal izin terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang izin wajib menyampaikan RKAB Tahunan, dalam jangka waktu sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan dan paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya. (Pasal 79 ayat 2).

4) Tata Cara Evaluasi

  • Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan, sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018. (Pasal 80 ayat 1).

  • Berdasarkan evaluasi Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan atau tanggapan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar. (Pasal 80 ayat 2).

  • Pemegang izin wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan. (Pasal 80 ayat 3).

  • Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan. (Pasal 80 ayat 4)

  • Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) dan (4), pemegang izin dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan. (Pasal 80 ayat 5).

5) Pedoman

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018. (Pasal 81).

6) Perubahan RKAB

  • Pemegang Izin dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan (Pasal 89 ayat 1), setelah menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan. (Pasal 89 ayat 2).

  • Dalam hal terjadi keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, atau kondisi daya dukung lingkungan, perubahan RKAB Tahunan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. (Pasal 89 ayat 3).

  • Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan atau tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan RKAB Tahunan secara lengkap dan benar. (Pasal 90 ayat 2).

  • Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan, pemegang izin wajib menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas perubahan. (Pasal 90 ayat 3)

  • Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan persetujuan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas perubahan. (Pasal 90 ayat 4).

7) Bentuk RKAB Tahunan dan sistem informasi

  • RKAB Tahunan disampaikan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan data elektronik (softcopy). (Pasal 94 ayat 3).

  • Pemegang Izin wajib menyampaikan rencana kerja dengan menggunakan teknologi sistem informasi sepanjang telah tersedia. (Pasal 94 ayat 5).

8) Sanksi Administratif

  • Pemegang izin yang tidak menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pencabutan izin . (Pasal 95).

  • Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (Pasal 97)

  • Dalam hal pemegang yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha (Pasal 98 ayat 1), dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender (Pasal 98 ayat 2).

  • Pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.(Pasal 99 ayat 2).

9) Format-format

Format penyusunan, tata cara evaluasi dan persetujuan, formulir persetujuan RKAB sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 adalah sebagai berikut :

9.1. Format Penyusunan RKAB untuk :

a. IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi :

b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi :

  • IIA. Logam -- Hal. 191 /......Download

  • IIB. Bukan Logam -- Hal. 312 /......Download

  • IIC. Batuan -- Hal. 432 /......Download

  • IID. Batubara -- Hal. 479 /......Download

c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

  • IIIA. Logam -- Hal. 603 /......Download

  • IIIB. Bukan logam -- Hal. 653 /......Download

  • IIIC. Batuan -- Hal. 708 /......Download

  • IIID. Batubara -- Hal. 739 /......Download

9.2. Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk :

  • IV. IUP / IUPK Eksplorasi -- Hal. 796 /......Download

  • V. IUP / IUPK Operasi Produksi -- Hal. 800 /......Download

  • VI. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian -- Hal. 804 /......Download

9.3. Formulir Persetujuan RKAB IUP/IUPK Eksplorasi

  • XVIIIA. Logam -- Hal. 1667 /....Download

  • XVIIIB. Bukan Logam -- Hal. 1679 /....Download

  • XVIIIC. Batuan -- Hal. 1692 /....Download

  • XVIIID. Batubara -- Hal. 1702 /....Download

9.4. Formulir Persetujuan RKAB IUP/IUPK Operasi Produksi

  • XIXA. Logam -- Hal. 1715 /....Download

  • XIXB. Bukan Logam -- Hal. 1734 /....Download

  • XIXC. Batuan -- Hal. 1753 /....Download

  • XIXD. Batubara -- Hal. 1772 /....Download

9.5. Formulir Persetujuan RKAB IUP OPK Pengolahan dan/atau Permunian